STRUKTUR ORGANISAI PEMERINTAHAN NAGARI

SEBAGAIMANA TERTUANG DALAM PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN NOMOR 64 TAHUN 2016 TENTANG SOTK NAGARI

Susunan Organisasi

Pasal 2

• Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari yang dibantu oleh Perangkat Nagari sebagai pelaksana tugas–tugas pemerintahan dan pelayanan masyarakat.
• Perangkat Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

1. Sekretariat Nagari;
2. Pelaksana Kewilayahan; dan
3. Pelaksana Teknis

• Perangkat Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan sebagai unsur pembantu Wali Nagari.
• Perangkat Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas membantu Wali Nagari dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
• Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Perangkat Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Wali Nagari.
• Dalam pelaksanaan tugasnya Perangkat Nagari wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan perangkat Nagari serta dengan instansi/ satuan kerja dan lembaga yang ada di nagari sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 3

• Sekretariat Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dipimpin oleh Sekretaris Nagari dan dibantu oleh unsur staf sekretariat yang melaksanakan beberapa urusan.
• Sekretariat Nagari terdiri dari 2 (dua) Urusan, yaitu :

1. Urusan Tata Usaha dan Umum;
2. Urusan Perencanaan dan Keuangan.

• Masing-masing urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Urusan.
• Kepala Urusan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat.

Pasal 4

• Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b merupakan unsur pembantu Wali Nagari sebagai satuan tugas kewilayahan.
• Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebut Kepala Kampung.
• Jumlah Kampung yang ada di suatu Nagari disesuaikan dengan kondisi yang ada saat ini berdasarkan Peraturan Daerah yang telah ditetapkan.

Pasal 5

• Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c merupakan unsur pembantu Wali Nagari sebagai pelaksana tugas operasional yang terdiri dari beberapa seksi.
• Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) seksi.
• Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :

1. Seksi Pemerintahan; dan
2. Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan.

• Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 6

• Bagan organisasi Pemerintah Nagari, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
• Pembentukan Susunan organisasi dan tata kerja pemerintah Nagari ditetapkan dengan Peraturan Nagari berpedoman pada Peraturan Bupati.