Langsung ke isi
Nagari Muara Inderapura Kecamatan Airpura · Kabupaten Pesisir Selatan
Struktur Organisasi BPD

Struktur Organisasi BPD

Z ZETRIA PUTRA MAIZI, S.M. 1.003 kali dibaca 1 menit baca
Bagikan:

TRUKTUR ORGANISASI BPD

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 110 tentang Badan Permusyawaratan Desa

FUNGSI DAN TUGAS BPD

Fungsi BPD

Pasal 31

BPD mempunyai fungsi:

  1. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
  2. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
  3. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Tugas BPD

Pasal 32

BPD mempunyai tugas:

  1. menggali aspirasi masyarakat;
  2. menampung aspirasi masyarakat;
  3. mengelola aspirasi masyarakat;
  4. menyalurkan aspirasi masyarakat;
  5. menyelenggarakan musyawarah BPD;
  6. menyelenggarakan musyawarah Desa;
  7. membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;
  8. menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu;
  9. membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
  10. melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa;
  11. melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
  12. menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya; dan
  13. melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagikan berita ini

Transparansi Anggaran

Laporan APBNag 2026

Anggaran dan realisasi pendapatan serta belanja Nagari Muara Inderapura tahun 2026.

APBNag 2026 Pelaksanaan

Pendapatan, belanja, dan pembiayaan

  • Pendapatan 87,7%
    Realisasi Rp 693,7 jt Anggaran Rp 790,9 jt
  • Belanja 89,7%
    Realisasi Rp 432,7 jt Anggaran Rp 482,2 jt
  • Pembiayaan 107,3%
    Realisasi Rp 14,8 jt Anggaran Rp 13,8 jt
APBNag 2026 Pendapatan

Sumber dana yang diterima

  • Hasil Usaha Nagari 100,0%
    Realisasi Rp 2,0 jt Anggaran Rp 2,0 jt
  • Dana Desa 100,0%
    Realisasi Rp 290,2 jt Anggaran Rp 290,2 jt
  • Alokasi Dana Nagari 80,6%
    Realisasi Rp 401,3 jt Anggaran Rp 497,8 jt
  • Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah 26,4%
    Realisasi Rp 264.229 Anggaran Rp 1,0 jt
APBNag 2026 Pembelanjaan

Penggunaan dana per bidang

  • Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Nagari 89,7%
    Realisasi Rp 432,7 jt Anggaran Rp 482,2 jt