Langsung ke isi
Nagari Muara Inderapura Kecamatan Airpura · Kabupaten Pesisir Selatan

Standar Operasional Prosedur (SOP) Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

A ADMIN 1.051 kali dibaca 2 menit baca
Bagikan:

Kementrian Dalam Negeri RI menerbitkan Permendagri Nomor 2 tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa pada 3 Januar 2017 dan diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 156 pada 23 Januari 2017. Permendagri dengan 10 BAB dan 29 Pasal ini mengatur tentang urusan pemerintahan desa dalam melayani kepentingan masyarakat desa. Sebagaimana wajah desa adalah wajah negara, Pelayanan Desa akhirnya memiliki Standar Pelayanan Desa Minimal yang bisa mempermudah masyarakat dalam berdesa.

Standar Pelayanan Minimal Desa yang disingkat menjadi SPM Desa memiliki maksud untuk mendekatkan, mempermudah, transparansi, dan efektif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat (Pasal 2). SPM Desa bertujuan untuk mendorong percepatan pelayanan kepada masyarakat, memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kewenangan desa, dan menjadi alat kontrol masyarakat kepada Pemerintah Desa (Pasal 3).

Standar Pelayanan Minimal Desa, SPM Desa ditetapkan dan diputuskan oleh Kepala Desa (Pasal 4). Ruang lingkup SPM Desa meliputi penyediaan dan penyebaran informasi pelayanan, penyediaan data dan informasi kependudukan dan pertanahan, pemberian surat keterangan, penyederhanaan pelayanan, dan pengaduan masyarakat (Pasal 5).

Dalam Pasal 11 ayat 4, Desa harus memiliki sarana dan prasaran Minimal sebagai berikut:

1.tempat/loket pendaftaran,

2.tempat pemasukan berkas/dokumen,

3.tempat pembayaran,

4.tempat penyerahan dokumen,

5.tempat pelayanan pengaduan,

6.ruang tunggu, dan

7.perangkat pendukung lainnya.

Pasal 12 Permendagri Nomor 2 tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa mengatur tentang penunjukan, penetapan dan penugasan SPM Desa didalamnya mengatur tentang:
1.jenis pelayanan,

2.persyaratan pelayanan,

3.proses atau prosedur pelayanan,

4.pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelayanan,

5.petugas pelayanan,

6.waktu pelayanan yang dibutuhkan, dan

7.biaya pelayanan.

Peran Serta Masyarakat dalam SPM Desa

Peran serta masyarakat dalam SPM Desa diatur dalam Pasal 23 Permendagri Nomor 2 tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa yaitu masyarakat dapat terlibat dalam penyelenggaraan SPM Desa yaitu memberikan informasi data yang diperlukan oleh penyelenggara SPM Desa dan memberikan masukan dalam proses SPM Desa.

Lampiran Standar Operasional Prosedur (SOP) Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Unduh
Bagikan berita ini

Transparansi Anggaran

Laporan APBNag 2026

Anggaran dan realisasi pendapatan serta belanja Nagari Muara Inderapura tahun 2026.

APBNag 2026 Pelaksanaan

Pendapatan, belanja, dan pembiayaan

  • Pendapatan 87,7%
    Realisasi Rp 693,7 jt Anggaran Rp 790,9 jt
  • Belanja 89,7%
    Realisasi Rp 432,7 jt Anggaran Rp 482,2 jt
  • Pembiayaan 107,3%
    Realisasi Rp 14,8 jt Anggaran Rp 13,8 jt
APBNag 2026 Pendapatan

Sumber dana yang diterima

  • Hasil Usaha Nagari 100,0%
    Realisasi Rp 2,0 jt Anggaran Rp 2,0 jt
  • Dana Desa 100,0%
    Realisasi Rp 290,2 jt Anggaran Rp 290,2 jt
  • Alokasi Dana Nagari 80,6%
    Realisasi Rp 401,3 jt Anggaran Rp 497,8 jt
  • Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah 26,4%
    Realisasi Rp 264.229 Anggaran Rp 1,0 jt
APBNag 2026 Pembelanjaan

Penggunaan dana per bidang

  • Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Nagari 89,7%
    Realisasi Rp 432,7 jt Anggaran Rp 482,2 jt