Langsung ke isi
Nagari Muara Inderapura Kecamatan Airpura · Kabupaten Pesisir Selatan
Struktur Organisasi Pemerintah Nagari

Struktur Organisasi Pemerintah Nagari

Z ZETRIA PUTRA MAIZI, S.M. 1.295 kali dibaca 2 menit baca
Bagikan:

STRUKTUR ORGANISAI PEMERINTAHAN NAGARI

SEBAGAIMANA TERTUANG DALAM PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN NOMOR 64 TAHUN 2016 TENTANG SOTK NAGARI

Susunan Organisasi

Pasal 2

  • Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari yang dibantu oleh Perangkat Nagari sebagai pelaksana tugas–tugas pemerintahan dan pelayanan masyarakat.
  • Perangkat Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  1. Sekretariat Nagari;
  2. Pelaksana Kewilayahan; dan
  3. Pelaksana Teknis
  • Perangkat Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan sebagai unsur pembantu Wali Nagari.
  • Perangkat Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas membantu Wali Nagari dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
  • Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Perangkat Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Wali Nagari.
  • Dalam pelaksanaan tugasnya Perangkat Nagari wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan perangkat Nagari serta dengan instansi/ satuan kerja dan lembaga yang ada di nagari sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 3

  • Sekretariat Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dipimpin oleh Sekretaris Nagari dan dibantu oleh unsur staf sekretariat yang melaksanakan beberapa urusan.
  • Sekretariat Nagari terdiri dari 2 (dua) Urusan, yaitu :
  1. Urusan Tata Usaha dan Umum;
  2. Urusan Perencanaan dan Keuangan.
  • Masing-masing urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Urusan.
  • Kepala Urusan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat.

Pasal 4

  • Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b merupakan unsur pembantu Wali Nagari sebagai satuan tugas kewilayahan.
  • Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebut Kepala Kampung.
  • Jumlah Kampung yang ada di suatu Nagari disesuaikan dengan kondisi yang ada saat ini berdasarkan Peraturan Daerah yang telah ditetapkan.

Pasal 5

  • Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c merupakan unsur pembantu Wali Nagari sebagai pelaksana tugas operasional yang terdiri dari beberapa seksi.
  • Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) seksi.
  • Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
  1. Seksi Pemerintahan; dan
  2. Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan.
  • Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 6

  • Bagan organisasi Pemerintah Nagari, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
  • Pembentukan Susunan organisasi dan tata kerja pemerintah Nagari ditetapkan dengan Peraturan Nagari berpedoman pada Peraturan Bupati.
Bagikan berita ini

Transparansi Anggaran

Laporan APBNag 2026

Anggaran dan realisasi pendapatan serta belanja Nagari Muara Inderapura tahun 2026.

APBNag 2026 Pelaksanaan

Pendapatan, belanja, dan pembiayaan

  • Pendapatan 87,7%
    Realisasi Rp 693,7 jt Anggaran Rp 790,9 jt
  • Belanja 89,7%
    Realisasi Rp 432,7 jt Anggaran Rp 482,2 jt
  • Pembiayaan 107,3%
    Realisasi Rp 14,8 jt Anggaran Rp 13,8 jt
APBNag 2026 Pendapatan

Sumber dana yang diterima

  • Hasil Usaha Nagari 100,0%
    Realisasi Rp 2,0 jt Anggaran Rp 2,0 jt
  • Dana Desa 100,0%
    Realisasi Rp 290,2 jt Anggaran Rp 290,2 jt
  • Alokasi Dana Nagari 80,6%
    Realisasi Rp 401,3 jt Anggaran Rp 497,8 jt
  • Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah 26,4%
    Realisasi Rp 264.229 Anggaran Rp 1,0 jt
APBNag 2026 Pembelanjaan

Penggunaan dana per bidang

  • Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Nagari 89,7%
    Realisasi Rp 432,7 jt Anggaran Rp 482,2 jt